Sanksi Ini Bagi Pemda Dan Sekolah Yang Mewajibkan Atau Melarang Seragam Beratribut Agama 

Pemda dan Sekolah Akan Kena Sanksi Jika Wajibkan Siswa Pakai Seragam  Beratribut Agama Tertentu - Warta Kota

Pemerintah telah mendatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri perihal Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, serta Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Berikut dibawah ini beberapa berita hari ini tentang SKB 3 Menteri tersebut, diantaranya yaitu :

1. Pemerintah Ingin Mengatur Pemda Maupun Sekolah Negeri Dalam Hal Penggunaan Pakaian Beratribut Agama Lewat SKB 3 Menteri Tersebut

Lewat SKB 3 Menteri tersebut, Pemerintah ingin mengatur Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Sekolah Negeri supaya tidak mewajibkan atapun melarang siswa dan guru dalam menggunakan pakaian beratribut agama. 

2. Dalam SKB 3 Menteri Tersebut, Pemda Dan Sekolah Negeri Harus Mencabut Kewajiban Atau Larangan Penggunaan Seragam Beratribut Agama 

SKB 3 Menteri tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pemda dan Sekolah harus mencabut kewajiban atau larangan penggunaan seragam beratribut agama paling lambat 30 hari setelah SKB 3 Menteri tersebut ditetapkan pada 3 Februari 2021. 

3. Namun, Jika Masih Ditemukan Adanya Aturan Daerah Atau Sekolah Yang Mewajibkan Penggunaan Seragam Beratribut Agama, Maka Pemda Dan Sekolah Tersebut Bisa Dikenakan Sanksi

Namun, jika setelah ditetapkannya SKB tersebut masih ditemukan adanya aturan daerah atau sekolah yang mewajibkan atau melarang penggunaan seragam beratribut agama, maka Pemda dan Sekolah tersebut bisa dikenakan sanksi. 

Berikut dibawah ini sanksi yang akan diterima Pemda atau pihak sekolah yang melanggar aturan yang telah tercantum dalam dictum kelima SKB tersebut :

  1. Pemerintah Daerah (Pemda) akan memberikan sanksi disiplin bagi kepala sekolah, pendidik, dan atau tenaga kependidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
  2. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat akan memberikan sanksi bagi Bupati maupun Wali Kota berupa teguran tertulis dan atau sanksi lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 
  3. Kementrian Dalam Negeri
  • Memberikan sanksi kepada Bupati maupun Wali Kota berupa teguran tertulis dan atau sanksi lainnya dalam hal Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam poin b diatas.
  • Memberikan sanksi kepada Gubernur berupa teguran tertulis dan atau sanksi lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
  1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan sanksi kepada Sekolah yang bersangkutan terkait dengan bantuan Pemerintah lainnya yang bersumber dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
  2. Kementrian Agama
  • Akan melakukan pendampingan serta penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke pemerintah daerah dan atau sekolah yang bersangkutan.
  • Bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian serta penghentian sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam poin a, poin b, poin c, dan poin d. 

Adapun sebelum munculnya SKB 3 Menteri tersebut, ada seorang siswi nonmuslim di SMKN 2 Padang Sumatera Barat yang dipaksa menggunakan jilbab oleh pihak sekolah. Pihak sekolah menyatakan bahwa hal tersebut merupakan ketentuan sekolah yang telah ditetapkan sejak lama. Kasus tersebut diketahui setelah video debat antara orang tua siswi tersebut dengan pihak sekolah viral di medsos. Tidak lama setelah video tersebut viral, pihak sekolah pun meminta maaf. Rusmadi selaku Kepala SMKN 2 Padang yang mewakili pihak sekolah menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan dalam penerapan kebijakan seragam sekolah.