Konsep Evalusi Kebijakan

Konsep Evalusi Kebijakan

Konsep Evalusi Kebijakan

Berdasarkan William N. Dunn (2003: 608-610) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penilaian, penilaian dan evaluasi. Evaluasi adalah tentang memperoleh informasi tentang nilai atau kegunaan hasil kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat diandalkan tentang kinerja politik, yaitu sejauh mana kebutuhan, nilai, dan peluang telah dicapai melalui tindakan publik; Evaluasi berkontribusi pada penggunaan metode lain dari analisis kebijakan, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Walaupun ini merupakan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih pada kinerja kebijakan, terutama dalam implementasi kebijakan publik. Evaluasi ‘formulasi’ dilakukan setelah tindakan, yang lebih terkait dengan ‘proses’ perumusan daripada isi pedoman, yang biasanya ‘hanya’ menentukan apakah proses tersebut sesuai dengan prosedur yang disepakati.

Menurut beberapa pakar kebijakan, evaluasi termasuk dalam tahap akhir dari siklus (proses) kebijakan. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa penilaian bukanlah tahap akhir, tetapi ada fase lain dalam hasil penilaian. Kebijakan publik memang lahir dengan tujuan untuk memecahkan masalah, namun kebijakan seringkali tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengetahui sejauh mana suatu kebijakan telah tercapai dan penyebab kegagalan suatu kebijakan, maka dilakukan evaluasi. Dalam bahasa yang lebih pendek, evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menentukan ‘kegunaan’ suatu kebijakan (Winarno, 2012).

Menurut Harris (2010), Rossi dkk. (2004) mengevaluasi penggunaan tes atau metode penelitian sosial untuk menentukan efektivitas suatu program. Menurut Tuckman (1985), yang dikutip oleh Sopha Julia (2010), evaluasi adalah suatu proses menemukan/menguji apakah suatu kegiatan, suatu proses kegiatan atau keluaran suatu program sesuai dengan tujuan atau kegiatan yang telah ditetapkan. Suatu program tidak hanya dirancang dan dilaksanakan, tetapi juga harus diukur efektivitas dan efisiensinya.

 

Karakteristik Kebijakan Evaluasi

Penilaian kebijakan memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode analisis kebijakan lainnya. Menurut Dun, 2003: 608-609, evaluasi memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode analisis kebijakan lainnya:

1. Orientasi nilai
Evaluasi berfokus pada penilaian kebutuhan atau nilai dari suatu kebijakan atau program. Evaluasi pertama-tama dan terutama merupakan upaya untuk menentukan utilitas atau kegunaan sosial dari suatu kebijakan atau program, dan bukan hanya upaya untuk mengumpulkan informasi tentang hasil kebijakan yang diharapkan dan tidak diharapkan. Karena kesesuaian tujuan dan sasaran politik selalu dapat dipertanyakan, maka evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.

2. Saling ketergantungan nilai fakta
Kebutuhan akan penilaian tergantung pada “fakta” dan “nilai”. Menentukan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat pencapaian tertinggi (atau terendah) tidak hanya mensyaratkan bahwa hasil kebijakan bernilai bagi beberapa individu, kelompok, atau seluruh masyarakat; Untuk mengatakan ini harus dibuktikan dengan bukti bahwa hasil kebijakan sebenarnya merupakan hasil dari tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat untuk evaluasi.

3. Orientasi ke masa kini dan masa lalu
Pernyataan evaluatif, sebagai lawan dari pernyataan advokasi, difokuskan pada hasil saat ini dan masa lalu daripada hasil di masa depan. Evaluasi dilakukan secara retrospektif dan sesuai dengan tindakan (ex post). Rekomendasi, yang juga mencakup plot nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum tindakan diambil (di muka).

4. Dualitas nilai.
Nilai-nilai yang menjadi dasar persyaratan penilaian memiliki kualitas ganda karena dipandang sebagai tujuan dan sarana. Evaluasi identik dengan rekomendasi sejauh nilai (misalnya kesehatan) dapat dianggap intrinsik (penting untuk dirinya sendiri) atau ekstrinsik (perlu karena mempengaruhi pencapaian tujuan lain). Nilai sering disusun dalam hierarki yang mencerminkan kepentingan relatif dan saling ketergantungan tujuan dan sasaran.

 

Fungsi Utama Kebijakan Evaluasi

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi kunci dalam analisis kebijakan. Evaluasi merupakan langkah penting dalam menjalankan suatu program. Manfaat positif diperoleh jika evaluasi dilakukan dengan benar dan memperhitungkan semua aspek dari suatu program. Menurut Dunn, 2003: 609-611, ia memiliki sejumlah fungsi utama:

  1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
  2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, anlis dapat menguji alternatif sumber nilai (misalnya, kelompok kepentingan dan pegawai negeri, kelompok-kelompok klien) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomi, legal, sosial, subtantif).
  3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat member sumbanagan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang.
  4. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

 

Fungsi Kebijakan Publik

Selain hal tersebut diatas, mengikuti Samodra Wibawa (1994: 10-11), evaluasi kebijakan publik memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi
Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antarberbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi maslah, kondisi, dan actor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

2. Kepatuhan
Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standard dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3. Audit
Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

4. Akunting 
Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut. Sumber Rangkuman Terlengkap : SeputarIlmu.Com