Gedung Bersertifikat Laik Fungsi Minim, Siapkan Sanksi setelah Lebaran

Pemkot bakal menambahkan sanksi pada pemilik gedung non tempat tinggal dan apartemen yang belum punyai sertifikat laik fungsi (SLF). Keputusan itu dibikin setelah lihat banyaknya pemilik yang belum mengantongi sertifikat jaminan kelayakan gedung.

Aturan SLF itu sebenarnya diberlakukan sejak 10 tahun lalu. Tepatnya melalui Perda 7/2009 tentang Bangunan. Peraturan itu lantas diperinci melalui Perwali 14/2018 tentang SLF Bangunan Gedung.

Namun, sampai kini banyak pengelola dan pemilik bangunan yang belum berminat mengurus SLF. ”Yang mengurus sementara ini sekitar 100. Sementara banyak gedung baru dan apartemen yang perlu SLF di Surabaya ada sekitar dua ribu,” ujar Kabid Tata Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya Tata area (DPRKP CKTR) Lasidi.

Dalam sehari, baru ada satu atau dua orang yang mengurus sertifikat tersebut. Padahal, DPRKP CKTR intens menyosialisasikannya ke pengelola dan pemilik untuk segera mengurus SLF.

Untuk menangani situasi itu, kini pemkot menyusun perwali baru. Isinya terkait sanksi bagi pemilik yang belum punyai SLF. Rancangan perwali tengah diusulkan ke anggota hukum pemkot. Rencananya, setelah Lebaran perwali berikut mampu diterapkan. ”Sanksi bakal diberikan bertahap,” ucapnya. Akan ada peringatan sampai pertolongan sanksi administratif bagi mereka yang selalu tidak berkenan mengurus SLF. Terkait pemberlakuan ketetapan tersebut, kini pemkot membahasnya bersama.
Lasidi menambahkan, SLF tidak serupa bersama dengan izin mendirikan bangunan (IMB). Sertifikat berikut diurus setelah bangunan jadi, tapi belum difungsikan. ”Ini ketetapan awalnya,” ucapnya. Namun, banyak terhitung yang telanjur berdiri, tapi belum punyai SLF. Karena itu, pemilik terhitung perlu mengurus SLF.

Kepemilikan SLF di tiap tiap gedung non rumah tinggal dan apartemen amat penting. Lewat sertifikat itu, kelayakan gedung bakal diuji sebelum saat amat difungsikan dan dipakai beraktivitas. SLF adalah jaminan bahwa gedung itu aman.

SLF mampu diurus melalui permohonan di UPTSA. Setelah itu, ada tim yang menyurvei ke lokasi. Tim berikut terdiri atas berbagai organisasi perangkat tempat (OPD) di bawah kewenangan pemkot.

Misalnya, terkait bersama dengan keamanan gedung dan antisipasi kebakaran, ada dinas pemadam kebakaran. Terkait bersama dengan kesehatan gedung, ada dinas kesehatan (dinkes). ”Prosesnya selesai sepanjang 25 hari. Gratis, tidak dipungut biaya,” jelasnya.