Antara Pekerja dan Pelaku UMKM dalam UU HPP

Baru-baru ini, UU HPP disahkan oleh UU 2021 dan akan mulai berlaku pada 2022.  Munculnya HPP merupakan upaya untuk menyempurnakan undang-undang perpajakan yang ada.  Kelebihan dan kekurangan terjadi di masyarakat karena tidak semua orang mengerti dan tidak semua orang membaca UU HPP. 

 

Pada umumnya perbedaan pendapat terjadi karena pengamat hanya mendengar atau membaca kata-kata yang menghalangi pelaksanaan HPP.  Orang harus membacanya terlebih dahulu sebelum mengekspresikan diri.  Peraturan perpajakan akan diubah untuk memastikan bahwa masyarakat atau pelaku usaha mikro dan kecil membayar pajak, khususnya keadilan PPh.

 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penerimaan atau Penerimaan Pajak Penghasilan Usaha bagi UMKM, sebesar Rp.  Mereka tunduk pada pendapatan minimum kurang dari satu tahun.  0,5% dari total harga. 

 

Peraturan ini tidak menentukan batas penghasilan minimum untuk pajak penghasilan yang terutang, yang berarti bahwa setiap UKM membeli tarif pajak 0,5% dari setiap nilai total dalam usahanya.  Tarif 0,5% hanya dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi selama tujuh tahun.

 

Kurangnya batas minimal omzet akan memungkinkan semua pelaku UMKM membayar pH berdasarkan laba kotornya.  Namun, ini bisa menjadi tantangan nyata bagi mereka yang berpenghasilan kecil atau tidak sama sekali.  Misalnya, pemilik usaha kecil memiliki pendapatan bulanan rata-rata 10 juta birr atau kurang.  Mereka membayar pajak penghasilan tahunan sebesar Rp 50.000 atau Rp 600.000 per bulan. 

 

Tidak jarang laba bersih mereka kurang dari 40% dari total pendapatan mereka.  Jika dihitung kekayaan bersihnya adalah Rp 4 juta atau kurang.  Terkadang keuntungan yang tampak umum tidak sesuai dengan keuntungan bersih yang diperoleh para pelaku UKM karena disebut biaya melakukan kegiatan usaha tersebut atau biasa disebut modal usaha. Konsultan Pajak Surabaya

 

Pasal 17 UU 36 36 UU 2008 menetapkan tarif pajak 5% -30% atas penghasilan wajib pajak dan tarif pajak yang lebih rendah.  Pendapatan Asli Daerah (PTKP) dari 4,5 juta per bulan menjadi Rp 6 juta.  Artinya pegawai yang bekerja di bawah PTKP tidak membayar PH.

 

Dari perbedaan tersebut terlihat bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara UMKM dengan peraturan pajak tenaga kerja.  Hal ini dikarenakan wajib pajak MMSE dikenakan PPh tanpa batas nilai yang lebih rendah.  Misalnya, UMKM dengan laba bersih minimal $4,5 juta harus membayar PPH, sedangkan karyawan dengan pendapatan yang sama tidak boleh membayar PPH.  Berdasarkan perbedaan tersebut, penting bagi pelaku UMKM untuk menyesuaikan aturan yang mengatur pembayaran PPh.

 

UU HPP mengatur tentang PTKP atau total 500 juta untuk UMKM setiap tahunnya.  Harga ini sangat mengesankan dan akan menjangkau beberapa UMKM berkembang yang tidak memiliki pendapatan total Rs 500 juta karena MMSE bernilai Rs 500 juta.  PH berpenghasilan rendah tidak membayar.

 

Bagaimana jika total pendapatan lebih dari 500 juta birr?  Pelaku UMKM tetap membayar pajak dengan total pendapatan di atas PTKP Rp 500 juta.  Misal Pak X membeli Rp 700 juta Dalam satu tahun, maka total harga pembelian 0,5% adalah Rp 200 juta (Rp 700.000.000 – Rp 500.000.000).  Ini berarti Tuan X membayar 1,5 juta rubel setahun dalam pajak penghasilan.

 

Indonesia memiliki lebih dari 65 juta UMKM, penggerak ekonomi nasional.  Dari 65 juta pelaku UKM, masih ada pelaku UKM dengan total pendapatan Rp 500 juta.  Mereka tidak perlu membayar untuk pH mereka.  Sementara itu, PPh dengan total pendapatan di atas 500 juta birr akan membayar Rp 500 juta dari total pendapatan mereka. https://proconsult.id/

 

HPP  Peraturan perundang-undangan diupayakan oleh pemerintah untuk menekan biaya para pelaku UKM, sehingga menyulitkan mereka untuk tumbuh dan mengembangkan usahanya di masa wabah Covd-19.  Stimulus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi UKM yang berdampak pada perekonomian nasional.